Jakarta, 29 September 2025 — Biro Pers Sekretariat Presiden akhirnya mengambil langkah mengembalikan kartu identitas pers (ID Pers) Istana kepada wartawan CNN Indonesia yang sebelumnya dicabut. Keputusan ini menjadi titik terang setelah beberapa pekan berlangsungnya ketegangan dan diskusi antara pihak media dan pemerintah terkait akses peliputan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Latar Belakang Pencabutan ID Pers
Pencabutan ID Pers tersebut bermula dari adanya ketidaksepakatan antara wartawan CNN dengan pihak protokol Istana dalam peliputan sebuah acara resmi presiden. Pihak Istana menyatakan ada beberapa prosedur peliputan yang tidak dipatuhi sehingga akses wartawan tersebut ditangguhkan sementara waktu.
Keputusan ini kemudian menimbulkan reaksi luas dari kalangan jurnalis dan berbagai organisasi pers yang menilai pencabutan tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik. Beberapa pihak menilai bahwa langkah ini dapat berdampak negatif terhadap hubungan antara pemerintah dan media serta berpotensi mengurangi transparansi kerja pemerintahan.
Proses Koordinasi dan Mediasi
Menanggapi situasi tersebut, Biro Pers Sekretariat Presiden segera melakukan koordinasi dengan pihak CNN Indonesia untuk mencari solusi terbaik. Dalam beberapa pertemuan tertutup, kedua belah pihak berdialog secara terbuka mengenai aturan peliputan di Istana, hak dan kewajiban wartawan, serta pentingnya menjaga hubungan profesional yang harmonis demi kepentingan publik.
Selain itu, mediasi juga melibatkan organisasi pers nasional yang memberikan masukan terkait perlindungan kebebasan pers dan peran media sebagai pilar demokrasi. Diskusi ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan serta memastikan bahwa aturan peliputan dapat berjalan efektif tanpa menghambat kerja jurnalistik.
Pernyataan Resmi Biro Pers
Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (29/9), Kepala Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan bahwa pengembalian ID Pers merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi kepada masyarakat luas.
“Kami memahami pentingnya peran media dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, kami mengambil keputusan untuk mengembalikan akses peliputan kepada wartawan CNN Indonesia sebagai upaya memperkuat hubungan baik antara pemerintah dan media,” jelasnya.
Respons dari CNN Indonesia
Sementara itu, pihak CNN Indonesia menyambut baik keputusan tersebut dan berkomitmen untuk terus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam pernyataannya, perwakilan CNN menyampaikan apresiasi atas dialog yang konstruktif dengan Biro Pers dan berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh positif bagi hubungan antara media dan pemerintah ke depan.
“Kami berterima kasih atas pengembalian akses ini. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan berita yang akurat, objektif, dan berkualitas kepada masyarakat,” kata perwakilan CNN.
Implikasi bagi Kebebasan Pers dan Hubungan Pemerintah-Media
Kasus pencabutan dan pengembalian ID Pers ini menjadi momentum penting dalam perbincangan tentang kebebasan pers di Indonesia. Sebagai institusi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, media memegang peranan strategis dalam demokrasi.
Pihak pemerintah juga diharapkan terus membuka ruang bagi media untuk menjalankan tugasnya tanpa hambatan yang berarti, sekaligus memastikan adanya aturan yang jelas dan transparan mengenai tata cara peliputan di lingkungan resmi.
Harapan ke Depan
Dengan berakhirnya permasalahan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan media semakin kuat. Kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik dan menjaga iklim demokrasi yang sehat.
Pengembalian ID Pers ini juga menjadi pengingat bahwa dialog dan komunikasi terbuka adalah kunci utama dalam mengatasi konflik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan dunia jurnalistik.
