Jakarta, 29 September 2025 — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Negara hari ini untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintahannya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, serta perwakilan dari Badan Pangan Nasional dan BPOM. Evaluasi dilakukan menyusul sejumlah temuan lapangan terkait distribusi makanan yang tidak merata dan dugaan adanya insiden makanan yang tidak layak konsumsi di beberapa sekolah.
Distribusi dan Kualitas Jadi Perhatian
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran terkait memperbaiki rantai distribusi makanan dan memastikan semua vendor yang terlibat memenuhi standar kebersihan dan gizi. Ia menegaskan bahwa kesuksesan MBG bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan.
“Saya tidak ingin anak-anak kita menerima makanan yang tidak layak. Ini soal kesehatan generasi masa depan,” kata Prabowo dalam sesi pembukaan rapat.
Presiden juga menginstruksikan agar evaluasi dilakukan secara berkala dan berbasis data lapangan, bukan hanya laporan administratif.
Pengawasan Akan Diperketat
Salah satu keputusan penting dari rapat tersebut adalah rencana untuk memperketat pengawasan melalui sistem digital berbasis laporan harian dari sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan diminta bekerja sama membangun sistem pelaporan cepat yang bisa diakses langsung oleh sekolah, wali murid, dan pemerintah daerah.
Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur penyedia makanan MBG, sementara BPOM akan mempercepat proses sertifikasi dan audit vendor.
Langkah Tegas untuk Vendor Bermasalah
Pemerintah menyatakan tidak akan ragu untuk mencabut kontrak penyedia makanan yang terbukti lalai atau tidak memenuhi standar. Saat ini, tercatat ada lebih dari 2.000 vendor yang terlibat dalam program MBG secara nasional.
“Kalau ada yang main-main dengan anggaran rakyat dan kesehatan anak-anak, akan kita proses hukum,” ujar Prabowo dengan tegas.
Respons Positif dan Dorongan Transparansi
Rapat evaluasi ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, termasuk DPR dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, beberapa pihak meminta agar hasil evaluasi dan langkah-langkah koreksi dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
Catatan:
Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan awal 2025 dengan target menjangkau 80 juta siswa dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Program ini disebut sebagai salah satu investasi besar negara dalam upaya mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
