Washington, D.C. — Setelah berbulan-bulan negosiasi diplomatik di balik layar, Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengeksekusi deportasi terhadap 120 warga negara Iran. Keputusan ini dilaksanakan secara diam-diam awal pekan ini, namun segera memicu sorotan dari organisasi hak asasi manusia dan para pengamat kebijakan luar negeri.
Meski tak diumumkan secara besar-besaran, informasi soal deportasi ini dikonfirmasi oleh juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang menyebut langkah ini sebagai hasil dari “proses hukum dan kerja sama bilateral yang jarang terjadi.”
Diam-diam Tapi Berdampak Besar
Para warga Iran yang dideportasi disebut telah menjalani proses hukum yang panjang — mulai dari pengajuan suaka, hingga penahanan administratif. Sebagian besar dari mereka datang ke AS dengan alasan penganiayaan politik, diskriminasi agama, dan tekanan rezim.
Namun tidak sedikit pula yang masuk kategori overstay atau pelanggar administratif imigrasi. “Mereka telah melalui proses hukum yang berlaku. Ini bukan keputusan sepihak, melainkan prosedural,” ujar pejabat imigrasi AS.
Namun, kelompok HAM mempertanyakan klaim itu. Menurut Human Rights Watch dan Amnesty International, pengembalian warga ke Iran, terutama mereka yang memiliki riwayat konflik politik, berisiko menempatkan mereka dalam bahaya serius. Beberapa bahkan disebut belum mendapatkan akses hukum yang memadai selama masa penahanan mereka.
Iran: Terima Warga, Tapi Tanpa Seremonial
Pemerintah Iran membenarkan bahwa warganya dideportasi oleh AS dan telah tiba di Teheran secara bertahap. Namun tidak ada sambutan resmi atau pernyataan panjang dari otoritas setempat. Dalam pernyataan singkat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran hanya menyebut, “Kami bertanggung jawab atas warga kami sendiri.”
Beberapa media Iran menyebut deportasi ini sebagai “pengusiran politis,” dan menuduh Washington melakukan langkah yang tidak manusiawi di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan global.
Politik Sunyi di Balik Deportasi
Para analis melihat deportasi ini tidak berdiri sendiri. Langkah ini dianggap bagian dari “politik sunyi” antara AS dan Iran, di mana komunikasi tetap berlangsung tanpa ekspos besar di publik. Tidak ada sanksi baru, tidak pula ada kesepakatan besar. Namun, tindakan-tindakan kecil seperti ini mengindikasikan masih ada kanal terbuka—meski rapuh—dalam hubungan kedua negara.
“Deportasi ini bisa dibaca sebagai kompromi kecil dalam hubungan bilateral yang masih sangat rumit,” kata seorang analis hubungan internasional dari Georgetown University.
Penutup
120 warga Iran telah meninggalkan Amerika Serikat, tapi pertanyaan yang tersisa jauh lebih besar: Apakah ini pertanda membaiknya jalur diplomatik, atau justru sinyal bahwa tekanan halus tetap berlangsung? Di tengah kabut politik dan hukum, nasib individu yang dideportasi masih menggantung—antara rumah yang ditinggalkan, dan tanah yang mungkin tak lagi mereka kenali.
