Kupang, Nusa Tenggara Timur — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi multipihak dalam upaya percepatan pencegahan stunting di daerah tersebut. Ia menegaskan, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai unsur, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media.
Menurutnya, masalah stunting merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan faktor kesehatan, gizi, pendidikan, hingga ekonomi keluarga. Karena itu, pendekatan lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan program intervensi gizi dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di seluruh kabupaten dan kota di NTT.
“Pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat koordinasi dengan semua pihak agar target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai sasaran nasional,” ujarnya dalam sebuah kegiatan koordinasi lintas sektor di Kupang.
Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam perubahan perilaku, terutama dalam hal pola asuh, pemberian makanan bergizi seimbang, serta akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Ia mengajak seluruh elemen untuk turut aktif menyosialisasikan pentingnya pencegahan stunting sejak dini.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pihak dari kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan pendampingan, edukasi gizi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan upaya nasional menuju Indonesia bebas stunting.
