Presiden Madagaskar , Andry Rajoelina, diterbangkan keluar dari negaranya dengan pesawat militer Prancis. Itu dilakukan di tengah meningkatnya protes dan pemberontakan militer.
RFI melaporkan evakuasi tersebut menyusul kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keberadaan Rajoelina masih belum diketahui. Pernyataan dari Rajoelina diperkirakan akan keluar pukul 19.00 waktu setempat (16.00 GMT), menurut sebuah unggahan di halaman Facebook resmi kepresidenan Madagaskar. Kedutaan Besar Prancis di Madagaskar telah menegaskan bahwa “tidak ada intervensi militer Prancis yang sedang berlangsung atau direncanakan di Madagaskar.”
Kedutaan tersebut menekankan bahwa Paris sepenuhnya menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara Afrika tersebut, dan laporan apa pun yang menyatakan sebaliknya adalah salah tafsir.
gerakan protes Gen Z Madagaskar yang digerakkan oleh pemuda, yang meletus pada 25 September, dipicu oleh meningkatnya rasa frustrasi atas pemadaman listrik dan kekurangan air. Sebagai tanggapan, polisi telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan demonstran, di tengah laporan penjarahan dan serangan terhadap pusat-pusat komersial. Pihak berwenang telah memberlakukan jam malam di ibu kota dan memblokir jalan-jalan utama.
Ketegangan meningkat pada hari Sabtu ketika anggota unit militer elit CAPSAT bergabung dengan para demonstran, yang mengeluarkan ultimatum 48 jam yang menuntut pemecatan Rajoelina, menurut Madagascar Tribune. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Rajoelina menggambarkan peristiwa tersebut sebagai upaya perebutan kekuasaan dan mengecamnya sebagai inkonstitusional, mendesak “kekuatan nasional” untuk menjaga tatanan konstitusional.
Air France telah menghentikan sementara penerbangan antara Paris dan Antananarivo dari 11 hingga 13 Oktober, dengan alasan masalah keamanan. Di tengah meningkatnya kerusuhan pada akhir September, Rajoelina membubarkan kabinetnya dan menunjuk Jenderal Angkatan Darat Ruphin Fortunat Zafisambo sebagai perdana menteri. Rajoelina, mantan DJ yang pertama kali berkuasa melalui kudeta tahun 2009, memimpin pemerintahan transisi selama hampir lima tahun sebelum memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2018. Ia berhasil terpilih kembali pada tahun 2023 setelah berminggu-minggu protes dan boikot oposisi, menjanjikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, perluasan elektrifikasi, dan peningkatan akses ke layanan dasar.
