Seorang sopir taksi online (inisial S) ditugaskan mengantar jemaah umrah ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.
Saat S sedang memarkir kendaraan, tiba-tiba muncul beberapa debt collector yang menuduh mobil yang dikendarainya menunggak cicilan.
Pelaku kemudian memaksa S beserta mobilnya menuju sebuah kantor di Jakarta Selatan. Di tengah jalan, S diturunkan secara paksa di pinggir jalan (Exit Tol Tanah Tinggi, Tangerang) dan mobil dibawa oleh pelaku.
Korban kemudian melapor ke satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno‑Hatta (Polres Bandara Soetta). Dari penyelidikan ditemukan bahwa pelaku adalah debt collector lepas (freelance), bukan bagian dari perusahaan leasing.
Kepolisian kemudian menangkap tiga pelaku berinisial YA, DMK, dan CED. Mereka dijerat dengan Pasal 368 KUHP (pemerasan) dan/atau Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan). Ancaman pidana hingga 9 tahun penjara.
Pihak Terlibat
Korban: S (sopir taksi online) yang sedang menjalankan tugas antar jemaah umrah ke bandara.
Pelaku: YA, DMK, dan CED — debt collector lepas, bukan resmi leasing.
Penegak hukum: Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan aparat terkait yang melakukan penangkapan dan penyidikan.
Aspek Hukum dan Pelanggaran
Penarikan kendaraan secara paksa, menggunakan tekanan atau kekerasan, dapat dikategorikan sebagai pemerasan menurut Pasal 368 KUHP
Pelaku bukan merupakan agen resmi perusahaan leasing, sehingga prosedur legal penarikan (surat, hak penarik, batas waktu, pemberitahuan) sangat diragukan.
Korban yang diturunkan secara paksa dan mobil dibawa tanpa prosedur sah menghadirkan kerugian dan potensi pelanggaran hak individu.
Implikasi dan Dampak
Untuk sopir taksi online dan pengemudi yang memakai kendaraan atas cicilan atau leasing, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan dan kepastian hukum (termasuk saat menjalankan tugas antar jemaah umrah).
Untuk pengguna jasa transportasi bandara (termasuk jemaah umrah), ada risiko terganggunya layanan karena potensi konflik di area parkir atau saat penjemputan.
Untuk regulasi industri penagihan utang dan leasing, kasus ini menegaskan perlunya pengawasan lebih terhadap “debt collector lepas” yang beroperasi di luar kerangka resmi.
